Tarif, Ancaman, dan Greenland: Trump Uji Nyali Eropa, Uni Eropa Siap Melawan
By Admin
nusakini.com, Uni Eropa bersiap memasuki fase konfrontasi politik paling serius dengan Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir. Ancaman Presiden AS Donald Trump yang mengaitkan rencana pengambilalihan Greenland dengan tekanan tarif dagang memaksa Brussel mengaktifkan mode krisis.
Mengutip laporan Politico (18 Januari 2026), para pemimpin 27 negara anggota Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat tatap muka di Brussel pada Kamis, 22 Januari 2026. Seluruh kepala pemerintahan diwajibkan hadir secara fisik—sebuah sinyal bahwa eskalasi ini dipandang jauh melampaui sengketa dagang biasa.
Keputusan menggelar pertemuan luar biasa itu diumumkan Presiden Dewan Eropa António Costa, menyusul rapat tertutup para duta besar Uni Eropa yang menilai krisis Greenland telah berubah menjadi ujian langsung terhadap kedaulatan Eropa.
Pemicu utamanya adalah pernyataan Trump yang berencana mengenakan tarif impor 10 persen mulai 1 Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa, termasuk Jerman, yang menolak rencana Washington terkait Greenland. Di mata banyak pemimpin Eropa, langkah tersebut merupakan bentuk pemaksaan geopolitik dengan senjata ekonomi.
Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersama António Costa, dalam pernyataannya kepada Deutsche Welle, memperingatkan bahwa tarif sepihak tidak hanya mengancam perekonomian, tetapi juga merusak fondasi hubungan trans-Atlantik yang selama ini menjadi pilar stabilitas global. Namun mereka menegaskan, tekanan itu tidak akan menggoyahkan posisi prinsipil Uni Eropa.
Dari London, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut ancaman tarif terhadap sesama sekutu NATO sebagai langkah keliru dan kontraproduktif. Ia menegaskan bahwa keamanan Arktik adalah kepentingan kolektif, bukan alat tawar-menawar politik.
Nada serupa datang dari Paris. Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai penggunaan tekanan ekonomi sebagai instrumen politik sebagai tindakan yang tak dapat diterima, seraya menegaskan bahwa Eropa memiliki perangkat hukum dan ekonomi yang cukup kuat untuk melindungi perusahaan serta kepentingan strategisnya.
Di kawasan Nordik, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menggarisbawahi bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan Denmark dan rakyat Greenland sendiri. Ia menegaskan Eropa tidak akan mundur hanya karena ancaman tarif.
Sikap Denmark, yang secara hukum memegang kedaulatan atas Greenland, mencerminkan keterkejutan sekaligus ketegasan. Kopenhagen menilai eskalasi retorika Washington berlebihan, sambil menegaskan bahwa penguatan kehadiran militer Eropa di Greenland bertujuan menjaga stabilitas Arktik, bukan memicu konflik.
Pengiriman pasukan oleh delapan negara Eropa—atas permintaan Denmark dan di luar mandat formal NATO—justru dituding Washington sebagai “situasi berbahaya.” Namun para pejabat Uni Eropa menegaskan langkah tersebut bersifat defensif dan sah secara hukum internasional.
Koordinator kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengingatkan bahwa konflik dagang di dalam blok Barat hanya akan menguntungkan Rusia dan China. Menurutnya, perang tarif antar-sekutu berisiko menghantam kesejahteraan ekonomi bersama, sekaligus melemahkan posisi strategis Barat di panggung global.
Di balik ketegangan ini, Greenland kian bernilai strategis. Mencairnya es kutub membuka jalur pelayaran baru, memperbesar akses terhadap sumber daya alam, dan menjadikan kawasan Arktik arena persaingan kekuatan besar.
Menjelang pertemuan darurat di Brussel, pesan Eropa disampaikan tanpa ambigu: kedaulatan dan keamanan kawasan tidak bisa dinegosiasikan lewat tekanan ekonomi. Jika dipaksa, Uni Eropa memilih menjawabnya dengan persatuan politik—bukan kompromi. (*)